Kepala KPPN Bantaeng: Kinerja APBN Wilayah KPPN Bantaeng Tumbuh Positif

BANTAENG - Sampai dengan tanggal 30 November tahun 2022, Kinerja Belanja APBN pada wilayah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bantaeng (KPPN Bantaeng) tumbuh positif. Dari total pagu sebesar Rp1, 4 Triliun, belanja negara yang telah direalisasikan mencapai Rp1, 2 triliun atau 85, 22 persen. 

Dilansir dari press release KPPN Bantaeng Jum'at 9 November 2022. Realisasi penyaluran belanja negara tersebut terdiri dari  realisasi belanja pemerintah pusat dan realisasi belanja transfer ke daerah dan dana desa yang tumbuh sebesar 16, 47% year on year (yoy).

Baca juga: Mesakh Mirin Nilai Papua Timur Layak Dipertimbangkan Jadi DOB

Realisasi belanja pemerintah pusat yang telah disalurkan ke Kementerian Negara/Lembaga di wilayah KPPN Bantaeng yang meliputi wilayah Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Jeneponto tercatat sebesar Rp557, 1 miliar atau sebesar 87, 54 persen terhadap pagu alokasi DIPA tahun 2022, tumbuh sebesar 3, 47 persen yoy.

Menurut Moch. Fajar Adcha (Kepala KPPN Bantaeng), Hal ini sangat dipengaruhi oleh kenaikan realisasi belanja barang yang mengalami pertumbuhan sejalan dengan meningkatnya aktivitas operasional pemerintah sebesar 17, 14 persen yoy dan belanja modal yang tumbuh sebesar 3, 78 persen yoy",

Baca juga: Ombudsman RI Temukan Potensi Maladministrasi Dalam Proses Peralihan Pegawai BRIN

Sedangkan belanja pegawai terkontraksi sebesar 1, 73 persen yoy, dengan realisasi sebesar Rp347, 78 miliar, turun Rp6, 1 miliar dibanding periode yang sama tahun 2021, namun telah mencapai 95, 17 persen dari pagu DIPA belanja pegawai tahun 2022.

Sementara itu, realisasi belanja transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp637, 41 miliar  atau sebesar 83, 37 persen terhadap pagu alokasi DIPA BUN-TKDD tahun 2022. 

Baca juga: SMK Kehutanan Negeri Makassar Laksanakan Workshop Implementasi Kurikulum Merdeka, Ini Penjelasannya

Realisasi belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebagai upaya mendukung kebijakan percepatan pemulihan ekonomi di daerah meningkat signifikan mencapai 30, 85 persen yoy, meningkat sebesar Rp150, 28 miliar dibandingkan dengan  periode waktu yang sama tahun 2021 yang hanya sebesar Rp487, 13 miliar. 

Peningkatan yang signifikan pada belanja TKDD sangat dipengaruhi oleh adanya jenis belanja TKDD baru yang disalurkan mulai tahun 2022, yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
Berdasarkan data realisasi TKDD sampai akhir November 2022, diketahui bahwa realisasi penyaluran DAK Fisik sebesar Rp 268, 55 miliar atau 72, 44 persen dari pagu DIPA DAK Fisik.

Baca juga: Guspardi Gaus: Perlu Instruksi Menteri Agar Pemda Fasilitasi KPU dalam Pemilu 2024 Mendatang

Sementara itu, penyaluran DAK Non Fisik sampai dengan akhir November 2022 telah tersalurkan sebesar Rp153, 72 miliar atau sebesar 94, 64 persen terhadap pagu DIPA DAK Non Fisik. 

DAK Non Fisik terdiri atas Dana BOS, baik BOS Reguler maupun BOS Kinerja, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraaan. Dana BOS telah disalurkan ke sekolah-sekolah penerima dana BOS pada tiga kabupaten di wilayah pembayaran KPPN Bantaeng sebesar  Rp  131, 62 miliar, BOP PAUD sebesar Rp 15, 71 miliar dan Dana BOP Kesetaraan Pendidikan sebesar  Rp  6, 39 miliar. 

Baca juga: Teken MoU dengan Kejaksaan, Bupati Bantaeng Ingin Pastikan Pemerataan Pelayanan Hukum

Selanjutnya Dana Desa telah tersalurkan ke desa-desa pada Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Jeneponto sebesar Rp215, 3 miliar atau 91, 73 persen terhadap pagu DIPA Dana Desa.  Secara rinci, dana desa telah disalurkan untuk 237 desa, terdiri dari 109 desa di Kabupaten Bulukumba, 46 desa di Kabupaten Bantaeng dan 82 desa di Kabupaten Jeneponto.

"Sementara untuk realisasi BLT hingga 30 November 2022  di wilayah KPPN Bantaeng mencapai Rp 92, 74 miliar", Moch. Fajar Adcha

Hingga 30 November 2022, kinerja penyaluran pembiayaan kredit pemerintah untuk UMKM telah terealisasi sebesar Rp1, 63 triliun yang terdiri dari pembiayaan Kredit Usaha Raktyat (KUR)  sebesar Rp 1, 6 triliun yang telah disalurkan kepada  35.629 debitur dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) telah tersalurkan sejumlah Rp32, 04 miliar kepada 7.831 debitur.

"Dengan disalurkannya Pembiayaan KUR dan Pembiayaan UMi kepada para pelaku usaha diharapkan  dapat memperkuat permodalan usaha, memperluas akses usaha yang produktif dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Serapan anggaran belanja yang mencapai Rp1, 2 triliun dan meningkatnya jumlah pembiayaan KUR dan Umi diharapkan akan dapat mendorong pemulihan ekonomi di wilayah Kabu.(***)